Ironi Pendidikan di Tasikmalaya, 4.400 Anak Masih Putus Sekolah – Tasikmalaya – Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, masih bergulat dengan persoalan klasik dunia pendidikan. Hingga April 2026, jumlah anak tidak sekolah (ATS) tercatat sekitar 28.000 orang. Jumlah itu menjadi ironi di tengah upaya pemerintah memperluas akses pendidikan .
4.400 Anak Putus Sekolah di Usia Produktif
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Wandi Herpiandi, mengungkapkan data ATS terdiri dari dua kelompok. Pertama, anak usia 7-19 tahun yang putus sekolah. Kedua, warga usia 25-65 tahun yang belum pernah bersekolah sama sekali .
Untuk kelompok usia produktif 7-19 tahun, angka putus sekolah mencapai 4.400 orang. Fakta ini sangat memprihatinkan mengingat usia tersebut merupakan fondasi pendidikan dasar hingga menengah .
Kelompok usia di atas 25 tahun yang belum pernah bersekolah justru lebih besar, mencapai lebih dari 20.000 warga. Kondisi ini berdampak langsung pada rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang baru mencapai 7,95 tahun atau setara kelas 1 SMP .
“Ini jadi catatan penting. Meski turun, angkanya masih tinggi. Artinya kerja kita belum selesai,” tegas Wandi .
Akar Masalah: Akses, Ekonomi, dan Data
Pemerintah daerah mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab tingginya angka slot putus sekolah. Faktor ekonomi menjadi kendala utama bagi keluarga kurang mampu. Selain itu, akses ke sekolah juga masih terbatas di sejumlah wilayah terpencil.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, menyoroti potensi lembaga pendidikan yang belum mendaftarkan siswanya ke dalam sistem. Hal ini mencakup lembaga nonformal dan pondok pesantren yang belum terdata dengan baik .
Banyak santri di pesantren yang belum tercatat dalam sistem pendidikan nasional. Padahal Kementerian Agama telah menyediakan program penyetaraan atau muadalah di pesantren .
“Kemungkinan besar ada lembaga pendidikan yang belum mendaftarkan. Mungkin karena kesulitan administrasi atau persoalan lain seperti lembaga pendidikan non formal,” ujar Asep .
Langkah Konkret Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak tinggal diam. Mereka membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Anak Tidak Sekolah. Langkah ini melibatkan lintas sektor, termasuk pemerintah kabupaten, Kementerian Agama, dan Forum PKBM .
Pemkab juga memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai jalur pendidikan nonformal. Warga dewasa yang ingin menempuh pendidikan kesetaraan Paket A, B, atau C dapat mengakses layanan ini .
Selain itu, Disdikbud menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memperbarui data kependudukan. Warga yang telah lulus sekolah didorong segera memperbarui status pendidikan dalam Kartu Keluarga .
Data yang akurat menjadi kunci utama dalam menekan angka ATS. Tanpa data valid, intervensi pemerintah tidak akan tepat sasaran.
Sekolah Rakyat: Harapan Baru bagi Anak Tak Sekolah
Salah satu solusi yang dinilai tepat adalah program Sekolah Rakyat. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini menyasar anak dari keluarga tidak mampu dan rentan secara sosial.
Asep Sopari menilai Sekolah Rakyat dapat menjadi jawaban bagi anak-anak yang putus sekolah akibat faktor ekonomi. Program ini tidak hanya membiayai pendidikan, tetapi juga menyediakan sandang, pangan, dan papan melalui sistem asrama .
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, juga menyebut Sekolah Rakyat sbobet sebagai solusi pemutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Di Kota Tasikmalaya, SR 42 sudah berdiri dengan tiga rombongan belajar. Pembangunan SR permanen masih dalam tahap penentuan lokasi .
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Sekolah Rakyat memprioritaskan anak putus sekolah dan keluarga miskin ekstrem. Penjaringan siswa dilakukan melalui sistem penjangkauan langsung, bukan pendaftaran terbuka .
“Yang ada adalah penjangkauan-penjangkauan anak-anak yang diprioritaskan, yang tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, maupun yang berpotensi putus sekolah,” ujar Gus Ipul .
Target Nasional: 0 Persen Kemiskinan Ekstrem
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Prabowo-Gibran. Targetnya menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026.
Dengan menyasar akar masalah kemiskinan melalui pendidikan, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal hanya karena lahir di keluarga kurang mampu.
Angka putus sekolah 4.400 anak di Tasikmalaya menjadi alarm bagi semua pihak. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikannya.